Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud

POSKOTAKALTIMNEWS, SAMARINDA: Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mulai memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi lokal, salah satunya di sektor perhotelan.

Diketahui, tingkat hunian hotel di sejumlah kota mengalami penurunan sejak awal tahun, yang diduga berkaitan dengan berkurangnya kegiatan pemerintahan yang biasa dilakukan di hotel.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengatakan bahwa langkah penghematan ini merupakan respons atas menurunnya nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 yang diperkirakan turun sekitar Rp3 triliun dari tahun sebelumnya.

“Beberapa kegiatan yang biasanya digelar di hotel sekarang dialihkan ke fasilitas milik pemerintah, seperti Odah Lamin dan Odah Etam. Ini salah satu bentuk efisiensi belanja,” ujarnya di Kantor Gubernur Kaltim, usai menghadiri Musrenbang, Senin (5/5/2025).

Ia menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi tidak hanya menyasar lokasi kegiatan, tetapi juga menyangkut perjalanan dinas anggota DPRD. Jumlah staf yang mengikuti kunjungan kerja dikurangi, dan sebagian besar agenda luar daerah dipindahkan ke wilayah dalam provinsi.

“Efisiensi ini totalnya sekitar Rp700 miliar. Jadi bukan hanya soal hotel, tapi menyeluruh. Kita juga mengurangi perjalanan luar daerah,” ungkapnya.

Hasanuddin menilai langkah ini sejalan dengan arahan efisiensi nasional serta pertimbangan kondisi ekonomi global. Ketidakpastian pasar dunia, konflik geopolitik, serta kebijakan ekspor negara lain disebut turut memengaruhi perencanaan fiskal daerah.

“Kondisi global memang tidak stabil. Harga komoditas seperti batu bara dan CPO yang selama ini jadi andalan juga mulai fluktuatif. Ini jadi alasan kenapa kita harus hati-hati dalam penggunaan anggaran,” katanya.

Meski mendukung efisiensi, Hasanuddin menyarankan agar pemangkasan anggaran kegiatan tidak dilakukan secara menyeluruh. Ia menilai sebagian kegiatan tetap perlu dilaksanakan agar sektor terkait, seperti perhotelan, tidak terdampak terlalu berat.

Ia menambahkan, meskipun APBD mengalami penyesuaian, pemerintah daerah tetap berupaya menjaga kestabilan pendapatan asli daerah (PAD). Hasanuddin berharap situasi ini bersifat sementara dan dapat membaik dalam waktu dekat.

“Yang jelas ini penyesuaian sementara. Kita berharap tahun depan kondisi fiskal kembali stabil,” tutupnya. (ADV)